Perda COVID-19 Disahkan, Restoran Milik Gubernur Langgar Prokes

Usul Dulu, Langgar Kemudian

0
54

KURVA.CO.ID, TANGERANG – “Usul dulu, langgar kemudian”. Barangkali ‘plesetan’ peribahasa ini cukup pantas disematkan pada peristiwa pelanggaran Prokes COVID-19 pada restoran Jagarawa, di Cipondoh, Kota Tangerang milik gubernur Wahidin Halim ini.

Bagaimana tidak, belum lama usulan orang nomor satu di Banten ini terkait peraturan daerah (Perda) tentang Penanggulangan COVID-19 disahkan (Kamis, 28 Januari 2021), malah disusul pelanggaran restoran yang diketahui miliknya.

Diketahui, sebuah restoran yang berdiri di sekitaran rawa Cipondoh yang bernuansa alam cukup apik ini merupakan milik Wahidin Halim dan keluarga. Sebagaimana dilansir dari TangerangNews pada Minggu (7/2/2021) sore, para pengunjung di restoran milik Gubernur Banten Wahidin Halim ini tidak saling menjaga jarak.

Pada meja makan dan tempat duduk pengunjung juga tidak diberi tanda pembatas untuk social distancing.

Susana Jagarawa
Suasana pengunjung Restoran Jagarawa di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Minggu (7/2/2021) sore (Sumber: TangerangNews )

“Ya, kalau kita makan pasti buka masker. Tapi kalau kaitan makan di lesehan, kan, tidak jaga jarak juga karena memang tidak ada aturannya di sini,” kata Nesya, salah satu di antara pengunjung.

Perlu diketahui, disiplin menjalani protokol kesehatan saat ini menjadi vaksin yang cukup ampuh dalam mencegah penularan COVID-19.

Pemerintah juga tengah menggencarkan penerapan disiplin protokol kesehatan COVID-19 dengan memberlakukan PPKM ataupun PSBB. Tak hanya Pemerintah pusat melalui Mendagri yang menerbitkan Instruksi Nomor 2 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Suasana Jagarawa2
Suasana pengunjung Restoran Jagarawa di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Minggu (7/2/2021) sore (Sumber: TangerangNews )

Pemerintah Provinsi Banten juga selain telah mengeluarkan instruksi Gubernur Banten Nomor 2 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten. Bahkan kemudian disahkan menjadi Perda usulan Gubernur melalui rapat paripurna DPRD Banten, pada Kamis (28/1/202) lalu.

Sementara di Kota Tangerang sendiri, Pemkot Tangerang kembali mengetatkan pemberlakuan PSBB dengan mengaktifkan posko check point pada akhir pekan di setiap jalur perbatasan. (*/Bud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here