700 Pejabat di Banten Bakal Dipangkas pada Januari 2020

0
65

KURVA.co.id, Serang – Sekitar 700 pejabat dari total 1.371 jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Banten akan beralih menjadi pejabat fungsional mulai Januari 2020 mendatang.

Sekda Banten Al Muktabar di ruang kerjanya mengatakan, kebijakan memangkas ratusan pejabat dan dialihkan menjadi fungsional menyusul  kebijakan Presiden Joko Widodo. Targetnya, awal Januari 2020 mendatang, kebijakan tersebut akan diterapkan.

“Pada dasarnya kan pengelolaan pemerintahan harus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau aturannya mengatur seperti itu, kami yang mematuhi dan melaksanakan,” kata Al-Muktabar sebagaimana dikutip dari RMOL, kemarin.

Ia mengungkap, saat ini Pemprov Banten sedang mengidentifikasi jabatan-jabatan eselon III dan IV dan selanjutnya akan melaporkan hasil identifikasi tersebut ke Pemerintah Pusat.

“Dan pada Desember 2019 ini batas akhir penyampaian identifikasi jabatan yang akan dihapus,” terangnya seraya menambahkan bahwa tak semua jabatan esselon III dan IV dihapus dan dialihkan.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin menjelaskan, pihaknya tidak akan memangkas semua eselon III dan IV di lingkup kerjanya.

Sebagian akan tetap dipertahankan, terutama yang berperan sebagai pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA).

“Kebijakan ini paling lambat selesai pada Juni 2020. Jadi kemungkinan kita akan mulai pada Januari 2020 kita melakukan penghapusan secara bertahap,” paparnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua pemerintahannya akan berfokus memangkas birokrasi yang berpotensi menghambat investasi. Pada pidato pelantikan, Jokowi meminta tingkatan jabatan eselon di pemerintahan dipangkas.

Instruksi itu ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 384, 390 dan 391.

Surat itu ditujukan kepada menteri di Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati dan walikota tentang langkah strategis dan konkret penyederhaan birokrasi.

Komarudin mengatakan, salah satu kriteria pejabat eselon III dan IV yang masih tetap dipertahankan misalnya dia adalah PA dan KPA juga pejabat yang memiliki otoritas tertentu.

“Kriterianya itu misalnya yang dia sebagai pengguna anggaran, kedua dia punya otoritas. Paling tidak itu, kan ada PA, KPA, PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan), ini paling tidak yang PA atau KPA,” katanya.

Pejabat eselon III dan IV yang dihapus atau dipertahankan tersebar di seluruh OPD. Sementara untuk rincian jumlahnya, dia belum bisa memaparkannya karena pihaknya masih melakukan inventarisasi dan identifikasi.
 
“Tapi yang pasti, disetiap OPD itu hanya ada tiga jabatan, Kepala OPD, Sekretaris dan Kasubag Umum. Tapi ada ada beberapa OPD khusus, yang ada UPT (unit pelaksana teknis), jabatan eselon III dan IV nya lebih dari satu,” paparnya.

Disinggung soal besaran tunjangan kinerja jika kebijakan pemangkasan eselon III dan IV menjadi fungsional, Komarudin menegaskan hal itu tak akan berpengaruh. Demikian juga dengan jenjang karier yang tetap memiliki prospek meski memiliki aturan main yang berbeda.

“Prinsipnya tunjangan gaji atau take home pay pegawai tidak turun. (Untuk jadi eselon II) bisa, kan melalui open bidding (lelang jabatan). Kalau open bidding kan bisa dari stuktural maupun fungisonal bisa,” terangnya. (Red/Bud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here