Wartawan Menilai Akses Informasi di Pemprov Banten Buruk

0
79

KURVA.co.id, Serang – Sejumlah wartawan yang bertugas di lingkungan Provinsi Banten mengeluh sulitnya mewawancarai pejabat di Pemprov Banten. Tak sedikit pejabat terutama pejabat di DPUPR menghindar saat dimintai keterangan untuk kebutuhan pemberitaan media.

Demikian dikatakan sejumlah wartawan saat konferensi media yang difasilitasi Dinas Komunikasi Informasi Satistik dan Persandian di gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten, Selasa (12/11/2019).

Buruknya akses atau keterbukaan informasi lantaran selama ini dinilai sulitnya mengakses informasi, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terutama OPD yang berkaitan dengan infrastruktur terkesan menghindar dari wartawan.

Keluhan yang muncul seperti sulitnya melakukan sesi wawancara kepada Kepala Dinas DPUPR Banten yang dinilai tertutup, meski sesi wawancara dilakukan melalui sambungan telepon.

Seperti diakui wartawan dari titiknol Tholib mengaku,  seringkali mencoba untuk untuk menghubungi Plt Kepala DPUPR Banten, Robby Cahyadi namun tidak pernah menjawab saat dirinya hendak melakukan sesi wawancara melalui sambungan selular atau via chat  saat hendak mengkonfirmasi isu yang terjadi di lapangan.

“Akses informasi masih buruk. Kami seringkali kesulitan untuk mengkonfirmasi sejumlah pejabat. Terutama pejabat di PUPR. Padahal, baik isu maupun informasi pembangunan perlu mendapat informasi yang lengkap,” tandasnya.

Serupa, wartawan cetak dari Banten Raya, Dewa yang sebelumnya pernah mencoba untuk menanyakan kejadian penyegelan iklan dan reklame di sepanjang jalan Veteran Kota Serang kepada DPUPR Banten. Namun, tidak ada jawaban.

Padahal, kata Dewa, dirinya bermaksud ingin memastikan SKPD mana yang melakukan penyegelan reklame di jalan Veteran tersebut, melihat posisinya ada di atas badan jalan. Namun gagal.

Akibatnya, pemberitaanya tersebut menjadi tanggung, karena hanya memperoleh statemen dari BPKAD Banten, yang itupun hanya menyatakan jika kewenangannya ada di DPUPR Banten, bukan pada BPKAD Banten.

“Belum lagi masih banyak soal pembangunan dan pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur lainnya yang perlu dikonfirmasi. Padahal tanggungjawab program sekaligus anggaran tentu perlu dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dan kami salah satu institusi resmi perwakilan publik sekaligus dilindungi UU sulit mendapat informasi tersebut,”  katanya.

Untuk diketahui, upaya konfirmasi, sengaja dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada SKPD bersangkitan untuk menjawab setiap peristiwa yang terjadi dilapangan agar berimbang.

Plt DPUPR Banten, Robby Cahyadi mengaku, hal itu dikarenakan kesibukannya, sehingga tidak setiap waktu dirinya bisa menjawab panggilan telepon dan membaca pesan yang masuk.

Kadis Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Provinsi Banten, Komari menegaskan, agar seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Banten bisa lebih terbuka untuk menjelaskan setiap programnya masing-masing. Pihaknya mengaku telah menyiapkan personil PPID pembantu dan induk untuk menjawab keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Komari juga menyampaikan bahwa Pemprop Banten sudah memiliki aplikasi jawara E-Gov, melalui aplikasi itu, masyarakat dapat mengakses kegiatan pembangunam di lingkup Pemprop Banten, sarana tersebut kata Komari juga akan memudahkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan. (Nin/Bud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here