SHARE

KURVAcoid, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima banyak aduan dari konsumen selama 2017. Dari 642 aduan yang masuk, keluhan soal belanja online menjadi yang terbanyak.

Tercatat, sebanyak 16% atau sekitar 101 aduan tahun lalu datang dari aktivitas belanja online. Angka ini naik 7% dari statistik pengaduan tahun 2016 sebesar 9%. Bahkan, keluhan ini menggeser peringkat keluhan layanan bank yang tahun lalu menempati urutan pertama.

Ketua YLKI Tulus Abadi menuturkan, keluhan-keluhan ini dikelompokkan oleh YLKI untuk kemudian disampaikan ke para pelaku industri belanja online. Tapi, respons yang diharapkan Tulus jauh dari harapan.

“Kami punya nomor kontak atau email para petinggi di belanja online itu tapi jawabannya rata-rata hanya ‘thank you’ saja. Masukan kami tidak direspons dengan perubahan kebijakan atau memperbaiki infrastruktur mereka,” kata Tulus di Kantor YLKI, Jakarta, kemarin.

Sejauh ini, lanjut dia, para konsumen yang merasa dirugikan itu juga kesulitan menyampaikan permasalahannya ke pelaku industri belanja online. Rata-rata, keluhan yang masuk hanya dijawab dengan live chat.

“Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah segera membuat aturan main soal aturan belanja online yang lebih jelas, tegas, dan berpihak pada konsumen,” ujar Tulus.

Selain mengkritik para pelaku industri belanja online, terutama petinggi-petingginya, Tulus juga menyoroti tindakan konsumen yang tidak hati-hati ketika berbelanja daring tersebut.

Sejauh ini, Tulus menemukan laporan banyak konsumen belanja online yang belum memperhatikan hal-hal atau risiko apa yang diterima konsumen. Konsumen hanya berpatokan pada kemudahannya saja.

“Bisa transaksi lewat gadget, kemudian bisa melakukan transaksi online. Tapi belum memikirkan soal data pribadi yang menjadi risiko tinggi dan masalah penipuan yang ada di dalam transaksi itu,” imbuhnya.

Jadi, Tulus menyimpulkan, setidaknya ada 3 penyebab yang membuat tingginya pengaduan belanja online tahun lalu, yakni pelaku usaha yang belum punya itikad baik untuk melakukan transaksi jujur dan melayani konsumen dengan baik. Lalu, regulasi dari pemerintah juga sangat lemah, dan terakhir, unsur ketidakhati-hatian konsumen dalam transaksi. (*)