SHARE

KURVAcoid, Jakarta – Ekonom Bayu Krisnamurthi menilai pemerintah perlu kembali memastikan bahwa anggaran untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap mencukupi, guna menjalankan program pemerintah.

Sebab, pemerintah menugaskan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk menyerap beras hasil produksi dalam negeri dan impor. Hal itu diperlukan untuk memenuhi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra).

Mantan Wakil Menteri Perdagangan era pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II itu mengatakan kecukupan anggaran CBP dari pemerintah untuk Bulog juga perlu diperhatikan untuk melakukan operasi pasar. Hal itu menandakan kegiatan mayoritas yang dilakukan Bulog bukanlah komersil.

“Saat ini pengadaan Bulog masih dilakukan dengan komersial, seharusnya pemerintah punya 1,5 juta ton (CBP) dengan biaya dari APBN. Jadi harus dipastikan lagi anggaran dari pemerintah,” ungkap Bayu, kemarin.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menilai pemerintah sebenarnya telah memastikan kecukupan anggaran CBP. Namun. menurutnya, Bulog memang belum membutuhkan biaya tambahan dari pemerintah.

“Tidak, selama ini memang kami harus pinjam juga uang dari bank BUMN, tapi itu tidak masalah. Mungkin yang jadi masalah, misalnya kami beli barang, kemudian tidak digunakan, itu jadi masalah karena ada bunga (pinjaman bank) komersil yang berjalan,” jelasnya.

Meski begitu, menurutnya, hal ini bergantung cara perusahaan menjalankan strategi agar ketersediaan pasokan yang ada bisa segera digunakan.

“Termasuk misalnya bagaimana cadangan beras pemerintah itu bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, supaya pergantiannya itu terus bergulir,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), setidaknya ada Rp2,5 triliun dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kebutuhan CBP Bulog. Namun, skema pencairan anggaran itu bergantung pada usulan Bulog kepada Kemenkeu dengan melihat pergerakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dari waktu ke waktu. (cnn/ans)