Legislatif Berencana Pisah Bank Banten dari BGD, Eksekutif Terkesan Menghalangi

0
45

KURVA.co.id, Serang – Akhirnya PT Bank Pembangunan Daerah(BPD) Banten bakal segera pisah dari perusahaan induk yakni PT Banten Global Development (BGD). Saat ini, DPRD Provinsi Banten tengah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pemisahan itu.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi di Serang, Kamis (17/10) membenarkan rencana tersebut. Ia mengatakan, saat ini Raperda  pengalihan saham Bank Banten dan penetapan Bank Banten sebagai BUMD Provinsi Banten telah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2019.

“Jadi agenda di Prolegda 2019 itu sudah ada, meski komposisi saat ini diisi oleh dewan yang baru tapi produk prolegda masih harus berjalan,” kata Gembong usai menggelar pertemuan dengan Biro Bina Perekonomian, Biro Hukum Provinsi Banten dan manajemen Bank Banten di Sekretariat DPRD Banten.

Seraya menegaskan, lembaga DPRD Banten tetap berkomitmen untuk menuntaskan kebutuhan legislasi yang dibutuhkan bagi Pemprov Banten terlebih sudah menjadi agenda Prolegda. “Kami optimis Raperda bisa rampung dengan sisa waktu ini” tandas politisi PKS ini kemarin.

Lebih jauh Gembong menilai, Bank Banten yang saat ini berada di bawah PT BGD menjadikan perbankan plat merah tersebut kurang optimal dan terbatas. “Kondisi sekarang terlalu panjang alurnya. Kalau dapat deviden masuknya ke BGD, dari BGD nanti baru dikasih ke provinsi. Jadi apa-apa lewat BGD. Iya kalau BGD sehat, kalau sakit?” kata Gembong didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat.

Senada, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Ade Hidayat mengaku sempat jengah dengan alasan eksekutif perihal pemisahan Bank Banten. Selain ada pernyataan bahwa pembahasan raperda itu sudah ditutup karena bagian dari Prolegda 2019, juga selalu selalu bersembunyi dibalik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD.

“Kalau memang mau closing dasarnya apa? Kita pun harus tahu. Kita Komisi III mengharapkan gubernur ini punya niat baik bersama kami untuk paling enggak bagaimana Bank Banten ini sehat, usahanya makin berkembang dengan baik. Itu saja niatan kami,” kata Ade.

Politikus Gerindra itu juga tak habis pikir pernyataan dari perwakilan Biro Hukum yang seakan memberi ancaman. Saat itu disampaikan oleh pihak biro hukum, DPRD boleh saja persiapkan membentuk pansus namun hal itu tak bisa jalan kalau pemprov tak mengusulkan raperda tersebut.

“Karena itu mohon jangan ego-egoan. Karena tadi ada bahasa bagaimana bisa memproses kalau kami tidak mengusulkan, katanya begitu. Saya pikir jangan begitu lah, kalau ada niat baik ayo bareng-bareng. Kalau ada masalah kita bisa cari pencerahan bersama, cari solusi bersama,” kata Ade. (Nin/Bud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here