SHARE

KURVAcoid, Jakarta – Perkembangan pasar belakangan terakhir turut berdampak ke Rancanagan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Alokasi anggaran belanja kini membesar Rp54,3 triliun dari asumsi awal.

Perubahan anggaran terdapat dalam beberapa pos belanja negara. Salah satunya adalah pos Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengusulkan tambahan subsidi listrik tahun depan sebesar Rp1,2 triliun. Pada pagu indikatif, bujet subsidi listrik tahun depan sebesar Rp57,6 triliun.

Selain itu, ada usulan tambahan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp8,7 triliun. Tambahan dana ini akan mereka pergunakan untuk pembagunan jalan hingga penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan tambahan ini, total anggaran kementerian PUPR ini naik menjadi Rp110,7 triliun dari pagu indikatif di RAPBN 2019 sebesar Rp102 triliun.

Ketiga, anggaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang naik Rp44,4 triliun. Jika semula pagu indikatif awal cuma Rp76,2 triliun, dengan tambahan membengkak jadi Rp120,6 triliun.

Meskipun kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran saat pembahasan dengan DPR, pada akhirnya angka defisit anggaran tak boleh berubah. Sebagai catatan, angka defisit anggaran yang direncanakan pemerintah di RAPBN 2019 Rp297,2 triliun atau 1,84% dari produk domestik bruto (PDB).

“Kalau (defisit) lebih kecil, boleh. Ini sesuai dengan UU Keuangan Negara,” ujar Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan, Senin.

Agar angka defisit ini bisa terjaga sesuai target, jika tambahan anggaran dari tiga instansi ini tak bisa dikurangi, maka pilihannya adalah mengurangi bujet dari pos lain. Jika pengurangan anggaran dari pos lain tidak lagi memungkinkan, tak ada pilihan lain kecuali menambah penerimaan negara 2019

Pada RAPBN 2019 sendiri, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.142,5. Sementara, rencana belanja negara mencapai Rp2.439,7 triliun. (kontan/ans)