SHARE

KURVAcoid, Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah resmi menikmati tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5 persen mulai 1 Agustus 2018. Tarif PPh ini bisa dimanfaatkan atas omzet Juli yang disetor bulan ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menyebut implementasi PPh final UMKM sebesar 0,5 persen bisa berlaku Agustus, dengan ketentuan pembayaran berdasarkan kinerja keuangan Juli.

“Untuk omzet Juli 2018 yang disetor pada bulan Agustus 2018 sudah otomatis bayarnya menjadi 0,5 persen. UKM yang baru terdaftar pun, untuk omzet bulan Juli 2018 sudah pakai tarif 0,5 persen,” jelas Hestu, kemarin.

Ia melanjutkan, tarif PPh final yang baru ini sudah bisa berlaku, meski Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur teknis pengajuan UMKM demi mendapat tarif PPh final 0,5 persen belum terbit.

PMK yang dimaksud adalah turunan dari pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Pasal itu menyebut bahwa Wajib Pajak (WP) yang memilih untuk mendapatkan tarif PPh khusus ini harus mengajukan surat permohonan ke DJP.

Setelah itu, DJP akan menerbitkan surat keterangan bahwa WP bersangkutan sudah bisa menggunakan tarif PPh final 0,5 persen.

Ketentuan dan tata cara pengajuan surat tersebut seharusnya akan dituangkan ke dalam PMK tersendiri. Meski PMK tersebut masih difinalisasi, Hestu berharap PMK yang dimaksud bisa terbit secepatnya.

“Tapi kami sudah memberikan arahan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar dapat menerbitkan surat keterangan tersebut saat ini, sehingga (tarif PPh final) sudah bisa berjalan. PMK-nya sedang difinalisasi, semoga cepat selesai,” jelas Hestu.

Melalui PP Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah akhirnya menurunkan tarif PPh final bagi UMKM menjadi 0,5 persen dari sebelumnya 1 persen. Meski demikian, pemerintah memberikan keleluasaan bagi WP untuk memilih antara tarif PPh final ini atau berdasarkan tarif yang tercantum di pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang- Undang PPh.

Fasilitas ini hanya diperuntukkan bagi penghasilan dengan peredaran bruto maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Adapun, DJP menaksir penerimaan pajak akan berkurang sekitar Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun pada tahun ini. (cnn/ans)