SHARE

KURVAcoid, Serang – Sejak tahun 2003 Pemerintah Provinsi Banten telah menganggarkan bantuan keuangan desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2017, bantuan keuangan desa meningkat menjadi Rp37,14 miliar dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp30 juta dan di tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp61,90 miliar dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp50 juta.

“Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun 2017, bantuan keuangan desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Bantuan Keuangan Pemprov Banten 2019 di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Serang, Senin (28/1).

Hadir dalam acara yang diikuti oleh ratusan perangkat desa dan pendamping desa itu Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa dan Sekda Kabupaten Serang Tb Entus Mahmud. Sementara itu, ikut mendampingi Andika, Asisten Daerah I Pemprov Banten M Yusuf dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten Enong Suhaeti.

Terkait manfaat bantuan keuangan pemprov kepada desa, Andika mengatakan, manfaat tersebut antara lain berupa terbangunnya jalan desa sebanyak 483 unit; 149 unit saluran air/drainase, 14 unit jembatan; dan 28 unit sarana air bersih. Berikutnya, 78 unit tembok penahan tanah; 19 unit posyandu; 11 unit embung; 11 unit irigasi; 3 unit sarana olah raga; 119 unit gedung BUM Desa; dan 104 pengembangan usaha BUM Desa.

Pemerintah Provinsi Banten, kata Andika, memiliki komitmen dalam Percepatan Pembangunan Desa. Di dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 salah satu aspek penting yang menjadi isu strategis adalah kesenjangan antar daerah wilayah di Provinsi Banten. Karena itu, melalui sosialisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten diharapkan segenap perangkat desa se-Kabupaten Serang, bersama-sama stakeholder pembangunan desa dapat mengimplementasikan berbagai terobosan dalam percepatan pembangunan desa menuju desa yang maju dan mandiri.

Dilanjutkan Andika, terdapat sejumlah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam RPJMD 2017-2022. Pertama, Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat desa dengan cakupan sasaran yaitu Desa tertinggal menjadi Desa Berkembang dan Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri. Kedua, Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan cakupan sasaran; Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik. Dan program ketiga adalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan cakupan sasaran; Kerjasama Desa yang meningkatkan jumlah Desa Mandiri.

Lebih jauh Andika meminta, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan desa mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, jalan desa antar pemukiman, sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi dan kesehatan desa. Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat antara lain berupa pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna serta peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin dan kelompok perempuan.

Andika menekankan agar seluruh perangkat desa dapat mengoptimalkan efektivitas penggunaan bantuan keuangan desa sehingga berdampak terhadap 3 aspek utama. Ketiga aspek itu adalah, bantuan keuangan Desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui kontribusi terhadap penyerapan kerja di desa, meningkatkan kinerja BUM Desa, berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di desa serta penyediaan sarana prasana ekonomi desa.

Sementara itu Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa meminta bantuan keuangan desa, baik dari pusat, pemprov maupun kabupaten, jangan sampai menghilangkan semangat dan nilai-nilai berdikari yang sudah tumbuh di desa sejak dulu. “Jadi, bantuan keuangan ini justru harus menjadi semangat untuk menimbulkan nilai-nilai kegotongroyongan dan kemandirian di kalangan warga desa,” katanya. (dham/ans)