SHARE

KURVAcoid, Serang – Pemprov Banten akan mengatur pembangunan sektor industri dan pertanian agar bisa menguntungkan warga Banten. Upaya tersebut dilakukan dengan akan dibuatnya regulasi berupa Peraturan Daerah yang dapat menjadi pijakan atau dasar hukum bagi Pemprov dalam melakukan upaya-upaya mensejahterakan warganya melalui dua sektor tersebut.

Demikian terungkap dalam pidato Gubernur Banten yang dibacakan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam acara rapat paripurna DPRD Banten tentang penyampaian nota pengantar Gubernur mengenai 3 Rancangan Perda Usul Gubernur di gedung DPRD Banten, Selasa (23/1). 

Adapun ketiga Raperda tersebut adalah Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2017-2037; dan Raperda tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Agribisnis.

“Sebagai daerah industri yang memiliki posisi strategis dalam menggerakkan pembangunan ekonomi, Provinsi Banten berada dalam wilayah pusat pertumbuhan industri nasional yang menjadi tujuan pembangunan nasional. Dengan 3 wilayah pusat pertumbuhan industri yang meliputi Cilegon, Serang, dan Tangerang,” kata Andika membacakan pidato gubernur tersebut, mengenai alasan Rancangan Perda tentang pembangunan industri diajukan pihaknya untuk dibahas DPRD.

Dilanjutkan Andika, dalam Raperda pembangunan industri ini terdapat penentuan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan Provinsi. Berikutnya, terdapat aturan mengenai pengembangan potensi pertumbuhan sektor industri, penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan sumber daya manusia terampil.

Dikatakan Andika, rencana pembangunan industri diarahkan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan pelaku industri, pengusaha, dan instansi selain itu juga sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota.

Adapun terkait pengajuan Raperda tentang Pembentukan Perseroan Agribisnis, kata Andika, hal itu didasari oleh kebijakan RPJMD tahun 2017-2022 yang salah satunya fokus terhadap keberlangsungan pertanian, dan terus berkomitmen untuk mensejahterakan petani.

“Kami berpandangan untuk memaksimalkan peran Pemerintah Daerah untuk berinteraksi langsung dengan petani, usaha tani/kelompok tani, pelaku usaha pertanian, diperlukan Badan Usaha Milik Daerah yang fokus menangani usaha,” katanya.

Andika melanjutkan,pembentukan perseroan terbatas pertanian diantaranya bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian dalam penjualan hasil pertanian di daerah. Pemprov juga ingin meningkatkan perekonomian rakyat dan memperkuat pondasi daerah sebagai lumbung pangan di tingkat nasional. 

Selain itu, lanjutnya, Pemprov juga ingin mewujudkan perusahaan yang profesional sesuai prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan.

“Berikutnya pemprov juga ingin mengembangkan sistem distribusi, harga dan akses pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat,” imbuhnya. (*)