SHARE

KURVAcoid, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap sejumlah manfaat bisa didapatkan usai program registrasi ulang SIM card prabayar ini selesai.

Disampaikannya, tindak kejahatan melalui telepon seluler, mulai dari penyebaran hoax sampai hal lainnya, bisa diatasi dengan cepat dari sebelumnya. Sebab, penangannya jadi lebih mudah.

“Karena dulu kita nggak tahu, cuma tahu soal lokasinya saja. Maka, sekarang kita bisa cek itu nomornya siapa,” ujar Rudiantara di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, kemarin.

Hal itu tak terlepas dari registrasi kartu prabayar ini yang harus menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sebagai bentuk validasi untuk mengaktifkan nomor selulernya.

Kemudian dampak lainnya adalah pelanggan seluler kian diketahui oleh operator. Selama ini, sebelum adanya program registrasi, operator tidak mengetahui siapa pelanggannya.

“Setelah registrasi prabayar kita akan memperoleh jumlah pelanggan yang realistik,” ucap Menkominfo.

Lalu dari sisi industrinya, Rudiantara memaparkan bahwa para penyelenggara jasa telekomunikasi ini akan mengalami penghematan, karena mereka tidak akan lagi banyak menggelontorkan uang untuk keperluan belanja SIM card, di mana itu termasuk staterpack-nya.

“Kita bisa saving industri setiap tahunnya karena 500 juta SIM card dibeli, belinya ke mana? ke asing karena kita nggak produksi SIM card. Kita harus ubah modelnya. Misalnya, dari 500 juta SIM card, kita scrape 300 juta SIM card yang harganya bisa US$ 1,5 yang sudah termasuk staterpack, itu bisa menghemat US$ 150 juta atau Rp2 triliun per tahunnya,” tuturnya.

“Itu baru dari soal SIM card saja, belum distribusi cost-nya. Penghematan itu bisa dialokasikan operator untuk membangun jaringan yang berkualitas, bisa dipakai kepada pelanggan. Jadi, pelanggan win, operator win, yang rugi cuma penjual SIM card saja,” ungkap Rudiantara menambahkan. (detik/ans)