SHARE

KURVAcoid, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2019 menjadi Undang-Undang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika menyampaikan pendapat akhir pemerintah, menjelaskan disain APBN 2019 menggambarkan optimisme dengan tetap menjaga kehati-hatian di tengah lingkungan yang penuh tantangan.

“Kehati-hatian dan kewaspadaan tidak berarti perekonomian dan APBN kita rapuh, justru kami bersikap demikian untuk menjaga perekonomian yang sedang memiliki momentum positif agar tidak menjadi rapuh dan rentan,” ujar dia.

Sri Mulyani menjelaskan beberapa tantangan nyata pada 2019 antara lain perekonomian dunia yang masih dibayangi oleh ketidakpastian dari normalisasi kebijakan moneter AS, penguatan dolar AS, dan pengetatan likuiditas yang menyebabkan arus modal keluar.

Selain itu, masih berlanjutnya perang dagang AS dan China, ketidakpastian skenario Brexit, dan ketegangan geopolitik di beberapa kawasan dunia turut meningkatkan risiko negatif bagi ekonomi global.

“Penetapan target-target perekonomian kita harus diperhitungkan secara lebih realistis, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global sehingga kebijakan fiskal melalui APBN 2019 menjadi kredibel dan efektif,” ujar Sri Mulyani.

RUU APBN 2019 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, tingkat inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp15.000 dan suku bunga SPN 3 tiga bulan 5,3 persen.

Kemudian, harga minyak mentah Indonesia diputuskan US$70 per barel, lifting minyak 775 ribu barel per hari dan lifting gas 1.250 ribu barel setara minyak per hari.

Dari asumsi tersebut, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun.

Dengan postur APBN 2019 itu, maka defisit anggaran ditargetkan mencapai Rp296 triliun atau sekitar 1,84 persen terhadap PDB. Posisi tersebut lebih rendah dari outlook 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB atau Rp314,2 triliun. (antara/ans)