SHARE

KURVAcoid, Serang – Tim Bank Dunia (World Bank) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten dalam rangka melakukan pemantauan sistem pengelolaan keuangan di Provinsi Banten melalui Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (Simral).

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Muhtarom mengatakan, tim dari World Bank mengapresiasi upaya Pemprov Banten dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan di Provinsi Banten melalui Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (Simral).

“World Bank menyatakan sangat mengapresiasi terhadap kinerja kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim yang telah mampu menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan yang terintegrasi dengan menggunakan satu database untuk semua tahapan melalui Simral,” kata Muhtarom yang menerima kunjungan tim World Bank di Kota Serang, kemarin.

Menurutnya, World Bank juga mengatakan aplikasi Simral yang telah diterapkan oleh Pemprov Banten sudah tepat, efektif dan efisien. Selain itu, World Bank juga mengharapkan agar aplikasi Simral yang diterapkan di Provinsi Banten dapat digunakan untuk pengelolaan keuangan APBN dan APBD di Indonesia.

Selain itu, aplikasi Simral ini juga bisa diterapkan oleh kementerian atau lembaga agar sistem pelaporannya terintegrasi baik. Selama kunjungannya ke beberapa daerah di Indonesia, baru Provinsi Banten yang mampu menata pengelolaan keuangannya dengan sistem aplikasi Simral yang terstruktur dan terintegrasi.

Pihak World Bank, kata Muhtarom, akan menyampaikan kepada pemerintah pusat agar dapat menerapkan sistem penataan keuangan seperti yang telah diterapkan di Provinsi Banten, yang dianggap ‘best practice’ penerapannya.

Menurutnya, tim World Bank yang berkunjung ke Provinsi Banten sebanyak 8 (delapan) orang yang dipimpin oleh Kathleen Whimp (Lead Public Sector Management Specialist).

Muhtarom mengatakan, Simral merupakan sebuah upaya Pemprov Banten dalam peningkatan reformasi birokrasi. Sistem tersebut sudah digunakan Pemprov Banten sejak tahun 2017 lalu. (antara/ans)