SHARE

KURVAcoid, Serang – Realiasasi pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten di Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 lalu hanya kurang sedikit atau nyaris mencapai yang ditargetkan. Realisasi PAD tersebut yakni sebesar  Rp5,756 triliun atau 99,58% dari target sebesar Rp5,780 triliun.

“Nyaris 100 persen dari target. Tentu kita patut apresiasi ini,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai acara Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Banten tahun 2017 di gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, kemarin.

Sebelumnya saat membacakan rancangan perda tersebut di dalam rapat paripurna. Andika memaparkan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2017 secara keseluruhan mencapai sebesar Rp9,706 triliun, atau 98,24% dari target sebesar Rp9,880 triliun. Selain bersumber dari PAD yang sebesar Rp5,756 triliun, pendapatan daerah tersebut juga  bersumber dari  pendapatan transfer sebesar Rp3,930 triliun (96% dari target sebesar Rp4,093 triliun), dan  dari pendapatan daerah yang sah sebesar Rp19,664 miliar (346,81% dari target sebesar Rp5,670 miliar).

Adapun realisasi belanja dan transfer, kata Andika, adalah sebesar Rp9,512 triliun atau 91,13% dari anggaran belanja dan transfer yang sebesar Rp10,439 triliun. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja daerah sebesar Rp6,866 triliun (89,44% dari anggaran sebesar Rp7,677 triliun) dan transfer sebesar Rp2,645 triliun (95,80% dari anggaran sebesar Rp2,761 triliun).

Untuk realisasi belanja sendiri, masih kata Andika, terdiri dari belanja operasi yang terealisasi sebesar Rp5,516 triliun  atau 91,94% dari anggaran sebesar Rp5,999 triliun, dan belanja modal yang terealisasi sebesar Rp1,349 triliun atau 82,32% dari anggaran sebesar Rp1,639 triliun. Berikutnya, belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp1,060 miliar atau 2,78% dari anggaran sebesar Rp38,183 miliar.

Sementara itu di sektor pembiayaan, terealisasi 100,00% atau sebesar Rp559,156 miliar. Jumlah ini keseluruhannya merupakan Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  atau SILPA tahun lalu, tanpa ada Pengeluaran Pembiayaan.

“Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan transfer serta pembiayaan pada tahun 2017 tersebut, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2017 atau Silpa adalah sebesar Rp752,409 miliar,” kata Andika.

Tindaklanjuti temuan BPK

Dipaparkan Andika dalam pidato terkait dengan agenda rapat paripurna DPRD tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 telah disampaikan pada tanggal 28 Mei 2018 yang lalu dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Banten dan syukur alhamdulillah  kita kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Raihan opini tersebut tentunya merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Banten dengan seluruh anggota DPRD Provinsi Banten,” paparnya.

Terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 itu, lanjutnya, Provinsi Banten telah menyusun rencana aksi (action plan) tindak lanjut atas temuan BPK-RI dengan jumlah temuan yang relatif lebih sedikit dibanding tahun lalu.  “Dan saya sudah menginstruksikan kepada OPD terkait untuk disegerakan dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dimaksud,” ujarnya.

Disamping rencana aksi tindak lanjut atas temuan BPK-RI tersebut, kata Andika, juga saat ini tengah dilakukan labelisasi kendaraan dinas, sertifikasi tanah milik pemerintah Provinsi Banten baik yang selama ini belum ada sertifikatnya, maupun tanah SMA/SMK/SKh hasil pelimpahan dari Kabupaten/Kota dalam rangka pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Banten.

“Kemudian untuk temuan-temuan kerugian daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang hingga saat ini belum terselesaikan, kami melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk penanganan selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” imbuhnya. (dham/ans)