SHARE

KURVAcoid, Jakarta – Kementerian Perdagangan dan Kepolisian Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam mengamankan aktivitas perdagangan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman tentang penegakan hukum, pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, Senin (8/1).

Mendag mengatakan, perkembangan dunia digital yang ikut memengaruhi aktivitas perdagangan perlu diantisipasi dengan cara memperkuat pengawasan. Pemerintah harus memastikan barang yang masuk ke Indonesia sudah memenuhi aturan perdagangan yang berlaku.

"Kita tidak akan biarkan Indonesia hanya jadi pasar produk luar yang mengabaikan kualitas," kata Enggar, di Auditorium Kementerian Perdagangan, seperti dilansir Republika.co.id.

Namun begitu, untuk memastikan pasar dalam negeri terlindungi, Kemendag tak bisa bekerja sendiri. Karenanya, Kemendag menjalin kerja sama dengan Polri untuk melakukan pengawasan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, sebagai tindak lanjut dari kerja sama ini, pihaknya dan Kementerian Perdagangan akan melakukan pertukaran data dan informasi untuk kebutuhan penegakan hukum. Kerja sama itu sendiri meliputi seluruh aktivitas perdagangan, mulai dari perdagangan domestik, perdagangan berjangka komoditi hingga perlindungan konsumen.

"Aset yang dimiliki Polri yang ada sampai jajaran desa, 461 Polres dan 5.000 Polsek, bisa dimanfaatkan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait perdagangan," kata Kapolri.

Tito memandang, sektor perdagangan, atau ekonomi secara luas, memiliki korelasi timbal balik dengan stabilitasi politik dan keamanan. Pertumbuhan ekonomi yang baik membutuhkan stabilitas politik, ekonomi dan keamanan. Sebaliknya, kata dia, terjaganya stabilitas politik dan keamanan juga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. (*)